GOLPUT di Majalengka

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat telah selesai dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2013 yang lalu. Seperti kita ketahui bahwa pemilihan gubernur ini untuk periode 5 tahun mendatang yaitu untuk 2013-2018. Namun, sayangnya momen ini tidak di manfaatkan baik oleh sebagian warga Majalengka. Karena salah satu sumber menyebutkan bahwa tingkat golongan putih (golput) di Majalengka masih sangat tinggi.

Sindonews.com-Sementara itu, dari hasil rapat pleno rekapitulasi yang digelar di gedung Gedung Graha Sindang Kasih tersebut, diketahui warga yang memiliki Hak Pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya (Golput) sebanyak 257.272 Jiwa (27,09 %). Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub Jabar tanggal 24 Februari sebanyak 953.356 Jiwa. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Majalengka Supriatna, kecenderungan tersebut lantaran beberapa faktor yang menyebabkan pemilih merasa apolitis terhadap hajatan politik pemimpin daerah tersebut. Seperti, janji-janji kampanye para kandidat yang tak terpenuhi, sehingga membuat masyarakat merasa dibohongi. "Kalau sosialisasi, kami rasa sudah optimal. Ini bisa juga karena dengan waktu yang bersamaan ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan," kata Supriatna, Jumat (1/2/2013). Polemik tersebut juga diduga disebabkan hal lain, Republika.co.id-Bandung Pakar Hukum Tata Negara dari Unpad Indra Prawira memprediksi ada tiga daerah di Jabar yang menjadi kantung golput. Ketiganya adalah Cirebon, Majalengka, dan Bogor Indra menjelaskan, “masyarakat yang tinggal di Jabar bagian timur banyak yang Golput karena beberapa alasan. Di antaranya, bekembangnya isu pembentukan Provinsi Cirebon dan kecewa dengan belum selesainya pembangunan Bandara Kertajati. Padahal, masyarakat di timur sangat berharap pembangunan bandara tersebut cepat selesai.”

Masalah tersebut, sangat menarik untuk dikaji, terlebih dulur-dulur Majalengka sebagian memilih untuk menjadi golongan putih ketimbang harus memilih satu diantara pasangan cagub dan cawagub. Seharusnya, apapun alasannya hal tersebut tidaklah harus terjadi sebab kita sendiri yang mentukan siapa yang memimpin jabar untuk 5 tahun mendatang.

(Nugi-Lela/red)